Dedi menyebut aparat Polhut Dishut Sulteng dan Gakkumhut Sulawesi Wilayah II yang seharusnya menjadi benteng perlindungan hutan justru terkesan enggan menindak illegal logging dan PETI.
Ia menegaskan, “Dalam logika Serakahnomics, pembiaran adalah bentuk investasi yang menghasilkan keuntungan tidak sah.”
Menurut Dedi, Polri memegang peran sentral dalam penyidikan. Namun lambannya penanganan sejumlah kasus besar membuat publik curiga bahwa hukum telah dikomodifikasi.
Baca Juga: Penertiban PETI Taopa Dipertanyakan Efektivitasnya, Aktivitas Ilegal Diduga Berpindah Lokasi
“Pergeseran dari paradigma keadilan restoratif ke ekonomi transaksional adalah ciri khas korupsi sistemik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dugaan keterlibatan birokrasi dan sebagian anggota legislatif dalam memberikan legitimasi informal melalui perizinan bermasalah atau sikap permisif terhadap praktik merusak lingkungan.
“Mereka gagal menjadi representasi rakyat dan pengawal keberlanjutan ekologi untuk generasi mendatang,” kata Dedi.
Dedi memperingatkan bahwa dampak praktik “Serakahnomics” di Parigi Moutong bersifat multidimensi dan jangka panjang.
Degradasi hutan dan rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) mengancam keanekaragaman hayati serta daya dukung lingkungan.
