Parimo, MemoSulawesi.id – Anggota Dewan Nasional Walhi, Dedi Askary, mendesak Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, bertindak tegas atas dugaan maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Lambunu, Taopa, dan Moutong.
Aktivitas PETI diketahui kembali marak di beberapa wilayah, seperti Desa Karya Mandiri, Lambunu, Taopa Utara, Gio Barat, serta Desa Lobu, Kabupaten Parigi Moutong.
Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif pertama LPS-HAM Sulteng ini kembali menyoroti maraknya PETI dan meminta Gubernur Sulteng memberi perhatian serius terhadap aktivitas ilegal tersebut.
“Harapan masyarakat, gubernur bisa menghentikan aktivitas ilegal ini karena sangat merugikan lingkungan dan masa depan daerah,” ujar Dedi pada Selasa malam, 2 Desember 2025.
Menurut Dedi, aktivitas PETI telah merusak ekosistem hutan, mengubah bentang alam, dan meningkatkan risiko bencana.
Ia mencontohkan banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang menelan banyak korban.
Baca Juga: Penertiban PETI Taopa Dipertanyakan Efektivitasnya, Aktivitas Ilegal Diduga Berpindah Lokasi
“Apakah harus menunggu bencana baru kita sadar? Ini harus dicegah sejak dini,” jelasnya.
Dedi menegaskan bahwa pembiaran terhadap PETI akan menimbulkan dampak serius, seperti kerusakan lingkungan: hutan rusak, sungai tercemar, dan ekosistem hilang.
