Salah satu fokus penting dalam agenda tersebut adalah revisi Perda Penyelenggaraan Pendidikan Daerah.
Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung program prioritas RPJMD Sulawesi Tengah 2025–2029, khususnya misi Berani Cerdas.
Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu dan pelajar berprestasi.
Program tersebut diwujudkan melalui inisiatif Nambaso (Anak Miskin Bisa Sekolah) yang mendorong pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pemberian beasiswa bagi guru dan ASN, penguatan pelatihan vokasi bagi generasi milenial dan Gen Z, peningkatan kualitas riset, digitalisasi pendidikan, serta penguatan pendidikan keagamaan.
Selain sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga mengusulkan Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL).
Baca Juga: Dugaan Tumpang Tindih Izin Tambang Mencuat di Sulteng, Izin Baru Terbit Saat Proses Perpanjangan IUP
Regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum untuk memastikan kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah.
Melalui kebijakan tersebut, program tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan dapat selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD.
