Wagub Sulteng Sampaikan 6 Raperda Strategis, Fokus Pendidikan, PAD dan Tanggung Jawab Perusahaan

Di bidang ekonomi dan fiskal, pemerintah juga mengusulkan perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kebijakan ini bertujuan menyesuaikan aturan dengan kebijakan fiskal nasional sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menghambat iklim investasi di Sulawesi Tengah.

Selain itu, Raperda terkait pengelolaan penerimaan dari perusahaan pemegang IUPK diharapkan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengelola bagian penerimaan sebesar 6 persen dari keuntungan bersih perusahaan tambang, sebagaimana diamanatkan oleh regulasi pemerintah pusat.

Baca Juga: Warga Sulteng Diimbau Tak Panik, Bulog Pastikan Stok Beras dan Minyak Goreng Sangat Aman

Penerimaan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap pembahasan keenam Raperda tersebut dapat berlangsung secara konstruktif bersama DPRD hingga disepakati menjadi Peraturan Daerah pada tahun 2026.

Pada sidang paripurna yang sama, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah juga mengajukan empat Raperda prakarsa DPRD, yaitu:

Baca Juga: Ribut Soal Tambang Emas, Agussalim Tantang Debat Terbuka Soal Status Dongi-dongi

1. Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Raperda tentang Ekonomi Hijau.
3. Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan.
4. Raperda tentang Penyelenggaraan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Pertambangan dan Perkebunan.