Sulawesi

Bulog Sulteng Blacklist 10 Mitra RPK Nakal, Jual Minyakita di Atas HET

×

Bulog Sulteng Blacklist 10 Mitra RPK Nakal, Jual Minyakita di Atas HET

Sebarkan artikel ini
Bulog Sulteng Blacklist 10 Mitra RPK Nakal, Jual Minyakita di Atas HET
Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah (Kanwil Sulteng) memberikan sanksi tegas kepada mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang terbukti menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Palu, MemoSulawesi.id – Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah (Kanwil Sulteng) memberikan sanksi tegas kepada mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang terbukti menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sanksi berupa blacklist atau daftar hitam tersebut bertujuan memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan sekaligus melindungi masyarakat dari praktik permainan harga di tingkat pedagang.

Pemimpin Wilayah Bulog Kanwil Sulteng, Jusri Pakke, menyampaikan hal itu kepada awak media saat melakukan pemantauan penyaluran beras SPHP dan Minyakita di sejumlah mitra RPK di Pasar Masomba dan Pasar Manonda, Kota Palu, Senin 16 November 2026.

Baca Juga: Bulog Sulteng Evaluasi Penyaluran SPHP dan Minyakita, Realisasi Capai 84,5 Persen

Jusri menegaskan, prioritas utama dalam kegiatan pemantauan tersebut adalah memastikan ketersediaan stok pangan di pasar tetap terjaga.

Menurutnya, kondisi stok pangan di Sulawesi Tengah saat ini relatif aman dan masih terkendali dibandingkan sejumlah wilayah lainnya.

“Kami turun untuk memastikan stok terlebih dahulu tersedia di pasar. Dibandingkan wilayah-wilayah lain, Sulteng termasuk paling aman soal stok. Masih terkontrol,” ujarnya.

Baca Juga: Bulog Sulteng Jual Pangan Murah di Palu, Beras SPHP Dijual Rp60 Ribu per 5 Kg

Meski stok pangan relatif aman, Bulog tetap menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait dugaan permainan harga oleh pedagang.

Pihaknya terus menelusuri laporan tersebut dan tidak segan memberikan sanksi kepada mitra RPK yang terbukti melanggar ketentuan.