Palu, MemoSulawesi.id – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah, Binsar Karyanto serahkan laporan hasil pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester II Tahun Anggaran (TA) 2024.
Penyerahan laporan tersebut berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, Jl Moh Yamin, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, pada Jumat pagi, 20 Desember 2024.
Pada acara ini, BPK menyerahkan delapan laporan hasil pemeriksaan kinerja dan lima laporan hasil PDTT.
Binsar menjelaskan, seluruh pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian pemeriksaan tematik nasional yang berfokus pada kinerja pemerintah kabupaten dalam pengelolaan APBD untuk mendukung pembangunan nasional tahun anggaran 2023 hingga semester I 2024.
Baca Juga: Mantan Staf Ahli Senator Dapil Sulteng Laporkan Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD dan MPR RI ke KPK
Pemeriksaan kinerja dilakukan di empat kabupaten, yaitu Buol, Tolitoli, Parigi Moutong (Parimo) dan Banggai Laut (Balut).
Selain itu, pemeriksaan kinerja juga mencakup efektivitas pengendalian pencemaran air untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Donggala dan Poso serta pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Sigi dan Tojo Unauna.
Pada pemeriksaan PDTT, fokusnya meliputi kepatuhan atas belanja daerah dan pengelolaan keuangan pemilihan umum 2024 di empat daerah, yaitu Kabupaten Banggai, Morowali, Morowali Utara (Morut), dan Kota Palu.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan berbagai permasalahan.
Pemerintah Kabupaten Buol, Tolitoli, Parimo, dan Balut belum sepenuhnya menyelaraskan target indikator makro dengan prioritas nasional.
Baca Juga: CPM Peduli: Khitan Massal 100 Anak dan Bantu Kaum Difabel di Lingkar Tambang
Standar pelayanan minimal (SPM) yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan realisasi kegiatan untuk mencapai SPM di empat kabupaten ini juga dinilai belum memadai.
Selain itu, pengelolaan kas daerah belum optimal untuk mendukung belanja daerah.
