Sulawesi

Program BERANI Sehat Tetap Layani 111 Ribu PBI-JK yang Dinonaktifkan di Sulawesi Tengah

×

Program BERANI Sehat Tetap Layani 111 Ribu PBI-JK yang Dinonaktifkan di Sulawesi Tengah

Sebarkan artikel ini
Program BERANI Sehat Tetap Layani 111 Ribu PBI-JK yang Dinonaktifkan di Sulawesi Tengah
Program BERANI Sehat tetap layani 111 Ribu PBI-JK yang dinonaktifkan oleh Pemerintah Pusat di Sulawesi Tengah. Program tersebut hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal dan berpihak kepada rakyat.

Palu, MemoSulawesi.id – Program BERANI Sehat tetap layani 111 Ribu PBI-JK yang dinonaktifkan oleh Pemerintah Pusat di Sulawesi Tengah.

Program tersebut hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal dan berpihak kepada rakyat.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, memastikan masyarakat dengan status Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang dinonaktifkan tetap mendapatkan pelayanan medis melalui Program BERANI Sehat.

Baca Juga: Reses DPRD Palu, Andika Serap Aspirasi Swakelola Pembangunan Jalan Lingkungan dan Bantuan Usaha

Reny Lamadjido menjelaskan, Program BERANI Sehat memungkinkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan secara gratis tanpa terkendala status kepesertaan BPJS Kesehatan.

Bahkan, warga yang tidak memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap dapat dilayani hanya dengan menggunakan KTP Sulawesi Tengah.

“Kalau sama sekali tidak punya JKN, langsung kita masukkan ke Berani Sehat. Jadi Program BERANI Sehat ini sudah mengantisipasi jika PBI dinonaktifkan oleh pusat. Antisipasi itu sudah kami lakukan sejak tahun lalu,” ujar Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido pada Kamis, 12 Februari 2026.

Baca Juga: Donggala-Parimo Jadi Andalan Target Serapan Beras dan Jagung, Berikut Harga Pembelian di Bulog Sulteng

Berdasarkan data terbaru, jumlah PBI-JK nonaktif melalui SK 3 HUK Tahun 2026 tercatat mencapai 111.190 jiwa yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.

Kondisi tersebut dipastikan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan.