Menurutnya, kematian akibat tambang ilegal tidak boleh dibiarkan.
Proses hukum harus berjalan transparan dan tuntas. Pemerintah tidak boleh abai terhadap keselamatan warga.
“Kami tidak ingin kejadian ini terus berulang hingga 2026 atau tanpa batas waktu. Jangan sampai ada lagi korban jiwa. Kami mendesak tindakan nyata dari Polda Sulteng dan Gubernur,” ujar Arfandi.
Massa aksi menegaskan bahwa tambang ilegal melanggar hukum dan mengancam keselamatan warga.
Baca Juga: Tim Pembina Samsat Nasional Hadirkan SIGNAL KIOSK Modern untuk Pelayanan Samsat Tanpa Antre
Selain penegakan hukum, mereka mendorong pemerintah untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dampak lingkungan tambang ilegal.
“Kami sebagai pemuda dan warga Sulteng berharap pemerintah aktif memberikan sosialisasi. Masyarakat harus paham bahwa tambang ilegal tidak hanya dilarang, tapi juga merusak lingkungan dan melanggar undang-undang,” tegas mereka.
Dengan edukasi yang memadai, masyarakat diharapkan tidak lagi terlibat dalam aktivitas ilegal dan korban jiwa bisa dicegah. ***
Kunjungi Instagram resmi MemoSulawesi.id di sini.
