Palu, MemoSulawesi.id – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid didampingi Wakil Wali Kota, Imelda Liliana Muhidin menerima kunjungan pihak perusahaan Jepang, Kanadevia, dan perusahaan Karleton untuk bahas proyek biogas dpada Jumat 3 Oktober 2025.
Pertemuan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Moh. Arif, Sekretaris Dinas, Ibnu Mundzir, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Dalam keterangan usai pertemuan, Wali Kota Hadianto menyampaikan bahwa pembahasan kali ini menitikberatkan pada kelanjutan kerja sama Pemerintah Kota Palu dengan perusahaan Kanadevia yang mewakili pemerintah Jepang dalam bidang pengelolaan sampah, khususnya terkait rencana pembangunan proyek biogas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kawatuna.
Baca Juga: Wakil Wali Kota Palu Launching Program Dapur Sehat Cegah Stunting di Seluruh Kelurahan
“Alhamdulillah, kita baru saja melakukan meeting bersama perusahaan Jepang Kanadevia dan Karleton, membahas kelanjutan kerja sama Pemkot Palu dengan Kanadevia dalam pengelolaan sampah di Kota Palu. Kami mendapatkan informasi bahwa setelah pemerintah Jepang menyetujui paket kerja sama ini,” ujar Wali Kota.
Wali kota menambahkan bahwa saat ini pemerintah Jepang telah menyetujui pembiayaan untuk pelaksanaan feasibility study (studi kelayakan).
“Mudah-mudahan setelah studi kelayakan nanti, kita bisa segera masuk ke fase kontrak dan memulai pembangunan proyek biogas di TPA Kawatuna. Harapan kita, proses ini bisa berjalan cepat dan lancar,” tambah wali kota.
Baca Juga: Bulog Sulteng Serap 2 Ton Jagung Hasil Panen Petani Binaan Polsek Parigi
Lebih lanjut, Wali Kota Hadianto mengungkapkan bahwa ada beberapa poin penting yang memerlukan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Palu, di antaranya penyediaan data serta hal-hal teknis lain yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran proyek.
“Prinsipnya, ini investasi besar yang membutuhkan aturan main yang jelas. Tidak mungkin investasi sebesar ini hanya berjalan dalam jangka pendek 1-5 tahun. Tentunya durasinya bisa 25-30 tahun bahkan berlanjut lebih lama, sesuai dengan komunikasi dan kesepakatan yang akan dibangun setelah ini,” jelas wali kota.
