Menurut Sultan, peningkatan tata kelola pajak daerah dan retribusi diperlukan agar target penerimaan daerah dapat tercapai secara lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.
“Kami mendorong Pemerintah Kota Palu memperbaiki tata kelola pemungutan pajak daerah dan retribusi agar target penerimaan dapat tercapai pada tahun-tahun berikutnya,” kata Sultan.
Langkah tersebut juga dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan Pemerintah Kota Palu terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Selain menyoroti PAD, Pansus DPRD Palu minta Pemkot memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program di sejumlah perangkat daerah.
Salah satu catatan Pansus ditujukan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu.
Sultan mengungkapkan masih terdapat program yang belum terealisasi meskipun program tersebut menargetkan 300 penerima manfaat dengan alokasi anggaran sebesar Rp6 miliar.
Pansus meminta persoalan tersebut tidak kembali terjadi pada Tahun Anggaran 2026. DPRD berharap program yang telah direncanakan dan dianggarkan dapat direalisasikan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain itu, DPRD Kota Palu juga meminta Pemerintah Kota Palu segera memperbaiki lampu penerangan jalan yang mengalami kerusakan.
Perbaikan lampu penerangan jalan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Melalui sejumlah rekomendasi tersebut, Pansus DPRD Palu minta Pemkot memperkuat tata kelola pendapatan daerah, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memperbaiki fasilitas pelayanan publik agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat Kota Palu. ***
Kunjungi Instagram resmi MemoSulawesi.id di sini.
