“Saya ini lagi meminta kajian untuk saya lakukan, minta BPKP melakukan audit. Audit misalnya di BP, di BPD,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam bekerja sama dengan PT Mega Corpora.
Menurut Anwar, Mega Corpora bukanlah pemegang saham utama, melainkan mitra kerja sama usaha dalam skema Kelompok Usaha Bank (KUB) yang memberikan jaminan ke Bank Indonesia (BI).
“Kalau kita salah sedikit, Mega tarik diri, selesai ini BPD. Langsung turun jadi bank berkreditan.
Baca Juga: DPRD Bahas RPJMD 2025–2029, Usung Visi Wujudkan Wilayah Pertanian dan Industri Maju-Berkelanjutan
Mega itu bukan pemegang saham utama, hanya punya saham 26 persen. Provinsi masih pemegang saham pengendali dengan sekitar 32 persen,” jelasnya.
Ia menyebut keunggulan utama Mega Corpora adalah jaminan terhadap Bank Sulteng di BI, yang memungkinkan status perbankan tetap stabil dan tidak diturunkan oleh regulator.
“Bank Mega itu yang menjamin di BI, sehingga BI tidak menurunkan status bank ini menjadi bank berkreditan,” tambahnya.
Anwar juga mengungkapkan bahwa dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Sulteng yang menuai polemik belakangan ini semula direncanakan untuk pembangunan rumah sakit dhuafa.
Baca Juga: Wali Kota Palu dan Wakilnya Terima Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkot dari BPK Sulteng
“Yang disebut dengan dana CSR itu, itu yang mau dibangun rumah sakit luafa itu,” tutupnya. ***
Kunjungi Instagram resmi MemoSulawesi.id di sini.
