Melalui program Berani Menyala, pemerintah daerah menargetkan elektrifikasi dan konektivitas penuh di seluruh Sulteng.
Di sektor pertanian dan perikanan, Gubernur memaparkan program unggulan seperti Brigade Pertanian yang mendukung sinkronisasi musim tanam dan panen, serta bantuan alat tangkap skala besar untuk nelayan.
Ia juga menyinggung rencana penetapan kebijakan satu harga bahan pokok di Sulteng sebagai langkah menekan kesenjangan harga yang saat ini sangat tinggi.
Harga LPG bisa mencapai Rp70.000 di wilayah-wilayah tertentu, padahal HET-nya hanya Rp20.000. Ini harus segera dicarikan solusi,” tambahnya.
Baca Juga: Pemberian Proper pada PT IMIP Diminta Tinjau Kembali, Walhi Sulteng Beberkan Sejumlah Alasan
Dalam sesi akhir, Gubernur juga memaparkan upaya penyelesaian konflik agraria melalui pembentukan Satgas Khusus di tingkat provinsi.
“Tumpang tindih antara masyarakat, perkebunan, pertambangan, dan HGU semakin kompleks. Kita dorong musyawarah, namun jika tak ada jalan keluar, proses hukum akan ditempuh,” jelasnya.
Ia juga mendorong agar reformasi birokrasi dapat dipercepat melalui pelimpahan kewenangan teknis ke Kantor Regional (Kandreg) BKN di daerah guna mengisi kekosongan jabatan dengan cepat dan profesional.
Sebagai penutup, Anwar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung arah pembangunan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal.
Baca Juga: Lahan Digusur dan Tak Ada koordinasi ke Warga soal Pembukaan Jalan PT CPM, DPRD Didesak RDP
“Kami membangun dengan fondasi nilai-nilai religius dan kearifan adat. Pemerintah daerah wajib menghentikan aktivitas ketika waktu salat tiba, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai spiritual masyarakat Sulteng,” pungkasnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya peran BUMD dan BLUD di tengah terbatasnya fiskal daerah.
