Palu, MemoSulawesi.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng pada Rabu, 7 Mei 2025.
Kunjungan tersebut dalam rangka pengawasan pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Sulawesi Tengah.
Gubernur Anwar Hafid didampingi oleh Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, menyambut langsung rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Dede Yusuf, serta sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi termasuk Longki Djanggola, Giri Ramanda, Shyntia Sandra Kusuma, Anang Susanto, Taufan Pawe, Agustina Mangade, Iwan Kurniawan, Sea Mustofa, Muhammad Khozin, Aus Hidayat Nur, dan Ateng Sutisna.
Turut hadir pula para bupati dan pejabat dari seluruh kabupaten/kota se-Sulteng, termasuk Bupati Tojo Una-Una, Wakil Bupati Morut, Wakil Wali Kota Palu, para Sekda dan Asisten Daerah dari Banggai, Bangkep, Tolitoli, Donggala, serta kepala-kepala BUMD.
Baca Juga: Musprov Rampung, Pengurus Apindo Sulteng 2025-2030 Dikukuhkan, Wijaya Chandra Jabat Ketua
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid mengungkapkan bahwa pertemuan ini menjadi momen istimewa, karena merupakan pertama kalinya ia menerima kunjungan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai Gubernur.
“Sebagai mantan anggota DPR RI, saya paham betul kekuatan politik dan peran penting Komisi II. Maka saya selalu tekankan kepada jajaran pemerintah daerah untuk menyambut dengan hormat dan memberi pelayanan terbaik kepada setiap anggota dewan yang datang. Karena mereka inilah yang akan mengingat dan membawa suara daerah saat kembali ke pusat,” ujar Anwar.
Anwar Hafid menekankan bahwa dua program prioritas, Berani Cerdas dan Berani Sehat, telah mulai berjalan melalui efisiensi anggaran.
Program Berani Cerdas telah menggratiskan seluruh biaya pendidikan SMA/SMK/SLB negeri se-Sulteng, sementara Berani Sehat diwujudkan dengan implementasi Universal Health Coverage (UHC) yang sudah mencakup 80 persen warga Sulteng, bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Pemberian Proper pada PT IMIP Diminta Tinjau Kembali, Walhi Sulteng Beberkan Sejumlah Alasan
“Kami membiayai semua ini tanpa menambah beban fiskal. Dana efisiensi digunakan langsung untuk rakyat,” tegasnya.
Gubernur juga memaparkan tantangan infrastruktur dan pelayanan dasar. Saat ini, masih ada 89 desa dari total 2.002 desa/kelurahan yang belum tersambung listrik, dan 606 desa yang belum memiliki akses telekomunikasi.
