Sebelumnya, pemerintah memastikan stabilisasi harga beras tetap terjaga di awal 2026 dengan memperpanjang penyaluran SPHP beras 2025 hingga 31 Januari 2026.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika harga pasca pergantian tahun serta menjamin akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga sesuai ketentuan.
Perpanjangan penyaluran tersebut dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui Kementerian Keuangan atas usulan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Baca Juga: Bulog dan TPID Sulteng Pantau Harga dan Stok Pangan Jelang Tahun Baru 2026
Skema RPATA telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025, yang memungkinkan penyelesaian kegiatan melewati batas akhir tahun anggaran.
Dengan skema tersebut, Bapanas menegaskan bahwa program SPHP beras tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras nasional.
Sementara itu, program SPHP beras 2026 direncanakan mulai berjalan pada 1 Februari 2026.
Baca Juga: Bulog Sulteng Pastikan Stok Beras Aman Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
“Bapanas telah menginformasikan kepada Bulog dan seluruh pemangku kepentingan, dari pusat hingga daerah serta Satgas Pangan Polri, bahwa SPHP beras 2025 dapat dilanjutkan sampai 31 Januari 2026. Dengan demikian, sisa target sekitar 697,1 ribu ton dapat terus diakselerasi,” kata Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, di Jakarta.
Sarwo menambahkan, harga beras harus tetap terjaga sesuai harga eceran yang ditetapkan pemerintah, mengingat stok beras nasional saat ini berada dalam kondisi melimpah.
