Jusri mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 10 mitra RPK yang telah masuk daftar hitam karena melakukan pelanggaran dalam penyaluran produk pangan pemerintah.
“Kalau ada yang menjual di atas HET, silakan hubungi langsung kami di 082344488862. Kami akan turun meninjau. Kalau ada bukti, langsung kami blacklist. Apalagi kalau sudah ada yang sampai Rp20.000 per liter, sudah pasti kami hentikan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sanksi blacklist tidak hanya berupa penghentian sementara penyaluran produk.
Mitra RPK yang terbukti memainkan harga juga tidak akan mendapatkan alokasi stok kembali, baik untuk beras SPHP maupun Minyakita.
Jusri mengatakan, Bulog pada dasarnya ingin memperluas jumlah mitra RPK agar produk pangan pemerintah semakin mudah dijangkau masyarakat.
Dengan ketersediaan stok yang memadai, persaingan antarmitra diharapkan dapat menjaga harga jual tetap terkendali.
Terkait penjualan Minyakita, Jusri kembali mengingatkan bahwa HET yang berlaku saat ini sebesar Rp15.700 per liter, bukan Rp16.000.
Ia mengakui, dalam praktik transaksi di pasar, konsumen kerap membayar Rp16.000 per liter karena pedagang kesulitan menyediakan uang kembalian sebesar Rp300.
Namun, persoalan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi kebijakan harga.
“Kami juga akan sampaikan ke pusat, kalau bisa HET-nya digenapkan saja menjadi Rp16.000 agar tidak terjadi hal seperti ini,” katanya.












