Ia menegaskan bahwa kementeriannya hadir sebagai bentuk nyata kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia.
“Ini kementerian baru yang lahir dari perhatian Presiden Prabowo. Karena beliau tahu bahwa pekerja migran Indonesia masih banyak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, bahkan dijadikan korban perdagangan orang,” ujarnya.
Menteri Abdul Kadir mengungkapkan bahwa 95 hingga 97 persen pekerja migran yang menjadi korban kekerasan adalah mereka yang berangkat secara non-prosedural.
Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya semua calon pekerja terdata, memiliki kontrak kerja yang jelas, dan diberangkatkan dengan keterampilan yang memadai.
Baca Juga: Menteri Karding dan 5 Pemda Sepakati Pelindungan PMI, Bangun Sistem Migrasi Aman dan Terpadu
“Kalau prosedural dan punya skill, saya jamin tidak akan ada masalah. Tapi kalau tidak, negara pun susah melindungi. Jangan percaya iklan-iklan calo yang menjanjikan gaji besar. Kepala desa tolong bantu kami edukasi masyarakat,” tegas Menteri Karding.
Dalam forum itu, Menteri juga membeberkan data bahwa Indonesia menerima remitansi Rp253,3 triliun dari para pekerja migran dalam setahun, menjadikannya penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas.
Ia juga menyebutkan bahwa saat ini ada 1,7 juta job order dari luar negeri setiap minggu, namun baru bisa dipenuhi sekitar 297 ribu tahun lalu. “Masih ada peluang 1,4 juta pekerjaan yang bisa diisi,” tambahnya.
Sebagai wujud apresiasi, acara ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah tokoh dan institusi yang dinilai berperan dalam pencegahan TPPO.
Baca Juga: Menteri Karding Serahkan Daging Qurban pada 290 Pekerja Migran Indonesia Purna di Kota Palu
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Kapolda Sulteng menjadi dua di antara penerima penghargaan tersebut.
Menteri PPMI menargetkan 5.000 tenaga kerja dari Sulawesi Tengah diberangkatkan secara resmi tahun ini, yang akan terus ditingkatkan menjadi 10.000 dan lebih ke depan. Ia menegaskan, keberhasilan ini hanya bisa tercapai dengan kolaborasi seluruh elemen daerah.
