Beniyanto memahami motivasi pemerintah menata tambang ilegal sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi lokal sekaligus penerimaan negara.
Namun, ia menegaskan bahwa arah kebijakan harus tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan.
“Legalisasi tambang rakyat bisa menjadi solusi ekonomi daerah, tapi hanya jika tata kelola minerba dan Gakkum berjalan disiplin. Komisi XII DPR akan mengawal penuh agar kebijakan ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan kepentingan Indonesia Emas 2045,” tutup Beniyanto. ***
Kunjungi Instagram resmi MemoSulawesi.id di sini.
