“Transportasi publik lebih banyak kosong. Kalau anggarannya besar tetapi tidak maksimal dan tidak efektif, lebih baik sebagian anggaran itu bisa diarahkan untuk membantu pedagang atau pelaku usaha masyarakat,” ujarnya.
Sultan mengakui program transportasi publik tersebut telah mendapatkan penghargaan. Namun, ia menilai penghargaan tidak dapat menjadi satu-satunya indikator untuk mengukur keberhasilan program pemerintah.
“Betul, sudah mendapatkan penghargaan. Tetapi yang harus dilihat juga adalah apakah anggarannya berat dan apakah manfaatnya sudah maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, Sultan mendorong Pemerintah Kota Palu mengevaluasi anggaran Bus Trans Palu, kebutuhan armada, biaya operasional, tingkat penggunaan, serta dampak ekonomi program tersebut sebelum mengambil kebijakan lanjutan.
Menurut Sultan, pemerintah perlu memprioritaskan program yang memberikan manfaat langsung dan luas kepada masyarakat, terutama program yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi warga.
“Kalau misalnya dari Rp1,4 miliar digunakan untuk program yang langsung membantu masyarakat, tentu dampaknya bisa lebih terasa. Jangan sampai anggaran besar dikeluarkan, tetapi masyarakat belum membutuhkan transportasi secara menyeluruh,” tandasnya. ***
Kunjungi Instagram resmi MemoSulawesi.id di sini.
