Morowali, MemoSulawesi.id – Pekerjaan rehab kantor Bupati Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, tahun 2023 dan 2024 jadi perbincangan publik di kabupaten penghasil nikel dunia tersebut.
Ini menyusul terendamnya lantai satu kantor bupati yang terletak di Kota Bungku tersebut pada Selasa malam (15/4/2025) pekan lalu, setelah diguyur hujan sejam lebih. Padahal kantor bupati itu baru saja direhab selama dua tahun berturut-turut.
“Ini kantor baru saja direhab. Kenapa sudah terendam air hujan begini. Bahkan sudah seperti kolam,” kata warga Morowali menanggapi video lantai satu kantor bupati terendam air yang viral di jagat maya.
Akibat itu, warga Morowali mendesak agar pekerjaan rehab kantor bupati diselidiki aparat penegak hukum. Sebab anggaran rehabnya tidak sedikit.
Baca Juga: Tepis Isu Kerenggangan, Wali Kota Palu Silahturahmi ke Gubernu Sulteng, Bahas Program Strategis
“Penegak hukum harus turun. Selidiki ini pekerjaan rehab. Ada apa dengan kualitas rehab kantor bupati,” desak beberapa warganet menanggapi kantor bupati yang terendam.
Informasi yang dihimpun awak media, rehab kantor Bupati Morowali dimulai pada 2023 lalu. Sumber anggarannya dari APBD. Tahun 2023 dikerjakan CV Diash Diraya Plans dengan nilai kontrak Rp7,9 miliar.
Pada 2024 dianggarkan lagi pekerjaan rehab lanjutan. Perusahaan yang mengerjakan CV Bersaudara Jaya dengan nilai kontrak Rp8,7 miliar.
Tidak itu saja. Pada 2023 juga dianggarkan pekerjaan atap aula kantor Bupati Morowali yang dikerjakan CV Bilqis Khumairah. Nilai kontraknya Rp304 juta.
Untuk mengawasi pekerjaan rehab kantor bupati, dianggarkan biaya konsultan pengawas Rp100 juta pada 2024. Perusahaan yang menjadi konsultan pengawas yaitu CV Multikon Plan Engineering.
Ada yang menarik dari pekerjaan rehab kantor Bupati Morowali selama dua tahun berturut-turut. Informasi dari sumber terpercaya, rekanan maupun konsultan pengawas yang mengerjakan diduga masih ada kaitan dengan Bupati Morowali sebelumnya.
Rekanannya satu orang berinisial F. Saat pekerjaan rehab pertama pada 2023 menggunakan perusahaan (CV Diash Diraya Plans) yang beralamat di Morowali. Kemudian rehab lanjutan 2024 menggunakan perusahaan (CV Bersaudara Jaya) dari Kota Palu. Kedua perusahaan itu disebut-sebut perusahaan sewaan.
Sedangkan konsultan pengawas juga keluarga dekat sang bupati, baik saat rehab 2023 maupun 2024.
“Itu informasi yang berkembang di Morowali saat ini. Kalau penegak hukum turun, pasti akan ketahuan juga. Siapa rekanannya dan siapa konsultan pengawasnya. Saya yakin akan ketahuan kalau ini sudah di meja polisi atau jaksa,” kata sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Terkait pekerjaan rehab kantor bupati tersebut, Iksan Baharuddin Abdul Rauf selaku Bupati Morowali periode 2025 -2030 saat ini, disebutkan telah berkirim surat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Tengah di Palu.
Iksan meminta BPK turun melakukan audit terhadap pekerjaan rehab kantor bupati yang “beraroma” KKN tersebut. Tujuan audit supaya ada kejelasan masalahnya.
“Tahu tidak. Bupati Iksan informasinya sudah meminta BPK untuk turun melakukan audit. Kalau audit BPK akan menyasar masalah keuangan terkait kualitas pekerjaan,” kata sumber itu. ***
