Palu, MemoSulawesi.id – Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Prof dr Abdul Kadir menyatakan dukungan dan siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulteng dalam Program BERANI Sehat.
Dengan program ini, masyarakat hanya membawa KTP, sudah bisa berobat di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Seperti halnya penya,paian sewaktu audiens dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan wakilnya Reny A Lamadjido di ruang kerja Gubernur Sulteng pada Rabu siang, 12 Maret 2025.
Turut menyertai Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Deputi Direksi Wilayah X Sofyeny dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu HS Rumondang Pakpahan.
Baca Juga: Kapolresta, Wali Kota Palu dan Porkopimda Tinjau Stok dan Harga Bahan Pokok di Pasar Masomba
Sementara dari Pemprov Sulteng hadir Kadis Kesehatan dr Komang Adi Sujendra dan Direktur RSUD Undata drg Herry Mulyadi.
Gubernur Anwar Hafid mengatakan, macetnya pembayaran iuran BPJS Kesehatan jadi salah satu sebab masyarakat yang sudah terdaftar program JKN ditolak berobat di faskes.
Oleh karena itu, dibuat terobosan BERANI Sehat agar warga Sulteng bisa berobat ke faskes dengan hanya membawa KTP.
Gubernur meminta pendapat Dewan Pengawas dan Deputi Direksi BPJS Kesehatan terkait langkah apa yang bisa ditempuh pemda supaya warga bisa berobat walau menunggak iuran dan juga solusi guna melunasi tunggakan iuran di tengah pusaran efisiensi anggaran.
Baca Juga: PT Vale IGP Pomalaa Catat Kemajuan Strategis, Perkuat Dampak Ekonomi dan Keberlanjutan di Kolaka
“Kami mencari sedikit relaksasi supaya tidak ada lagi masyarakat Sulawesi Tengah yang tidak tercover (BPJS Kesehatan),” ungkapnya berharap ada jalan keluar.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir mengatakan bahwa di beberapa daerah di luar Sulteng sudah menerapkan program UHC Prioritas dengan semangat yang sama diusung program BERANI Sehat, hanya bawa KTP masyarakat Sulteng sudah bisa mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan di semua faskes.
