Palu, MemoSulawesi.id – Jaringan Advokasi Tambang alias Jatam Sulteng kritik 100 hari kerja Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan wakilnya Reny A Lamadjido di sektor tambang.
Jatam Sulteng menilai, Anwar-Reny belum menunjukkan aksi nyata dalam penyelesaian persoalan sektor industri ekstraaktif pertambangan.
Koordinator Jatam Sulteng, Moh Taufik, mengatakan bahwa aktivitas tambang pasir dan batuan di sepanjang pesisir Palu-Donggala seharusnya menjadi prioritas saat Anwar-Reny mulai menjabat.
“Dampaknya sangat serius. Bukan hanya warga sekitar tambang yang terkena ISPA dan rawan banjir serta longsor, tapi juga masyarakat Kota Palu dan sekitarnya ikut terdampak,” jelas Taufik dalam keterangan tertulis diterima MemoSulawesi.id pada Selasa sore, 3 Juni 2025.
Baca Juga: Pemkot Palu dan TPID Antisipasi Inflasi Jelang Iduladha 2025, Harga Pangan Strategis Jadi Perhatian
Menurut Taufik, pertambangan pasir dan batuan di wilayah pesisir Palu-Donggala perlu dievaluasi serius.
Pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Anwar Hafid dan Reny Lamadjido harus berani menindak tegas, bahkan mencabut izin tambang jika terbukti melanggar peruntukan ruang.
“Namun dalam 100 hari kerja, kami belum melihat upaya nyata dari pasangan bertagline BERANI. Evaluasi hanya sebatas wacana. Ini menunjukkan belum adanya ketegasan dalam mengatur tambang di pesisir Palu-Donggala,” tegasnya.
Jatam Sulteng juga menyoroti rencana penambangan batuan gamping di Banggai Kepulauan.
Baca Juga: Jasa Raharja Sulawesi Tengah Serahkan Santunan Rp 10,26 Miliar Sampai dengan Mei 2025
Wilayah ini, menurut Jatam, terdiri dari 97 persen kawasan karst dengan fungsi ekologis penting yang akan rusak bila ditambang.
Selain sebagai kawasan karst, Banggai Kepulauan juga merupakan wilayah konservasi laut dan zona ekonomi eksklusif.
