Jakarta, MemoSulawesi.id – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kota Palu kunjungi Itjen Kemendagri pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Sekretaris Itjen Kemendagri, Bachril Bakri.
Tujuan dari kunjungan ke Itjen Kemendagri ini adalah untuk mengantar dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Kota Palu yang terpilih mengikuti Program Magang ASN Nasional di lingkungan Itjen Kemendagri.
Baca Juga: Pemkot Palu Segel Sementara Tempat Usaha yang Menunggak Pajak Daerah, Ini Daftarnya
Dua ASN yang akan mengikuti program magang tersebut adalah Rosedi, dan Megawati.
Keduanya merupakan pegawai dari Inspektorat Daerah Kota Palu yang dinilai berkompeten serta memenuhi kualifikasi untuk memperdalam wawasan dan meningkatkan kapasitas di bidang pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Hadianto menyampaikan apresiasi atas dukungan Itjen Kemendagri dalam memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ASN di daerah.
Baca Juga: Korem Tadulako dan Bulog Gelar Penjualan Beras Murah di Kota Palu
Wali kota berharap keikutsertaan ASN Kota Palu dalam program magang ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja pengawasan internal di Pemerintah Kota Palu.
“Kami sangat mengapresiasi kesempatan ini. Harapannya, setelah magang, para ASN ini mampu menjadi agen perubahan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan di Kota Palu,” ungkap Wali Kota Hadianto.
Dalam kunjungan ke Itjen Kemendagri ini, turut mendampingi Wali Kota Hadianto, antara lain Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Palu, Imran, Kepala BKPSDMD Kota Palu, Abidin, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Program Magang ASN Nasional merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Kota Palu untuk membentuk aparatur sipil negara yang profesional, adaptif, dan berintegritas tinggi.
Di tahun 2025, selain di Itjen Kemendagri, Pemerintah Kota Palu juga memagangkan dua ASN lainnya di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang akan berlangsung selama tiga bulan. ***
