Palu, MemoSulawesi.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk berantas tambang ilegal pada Senin 15 September 2025.
Rapat Forkopimda dihadiri Pangdam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kapolda Sulteng Irjen Pol Dr. Agus Nugroho, Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim, Wakil Wali Kota Palu Liliana Imelda Muhidin, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase, Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae, Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan, Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Deni Gunawan, serta perwakilan TNI AL dan TNI AU.
Dalam rapat, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah bersama Forkopimda untuk berantas tambang ilegal (PETI), termasuk praktik illegal fishing dan illegal logging yang merusak lingkungan serta mengancam ketahanan pangan.
Baca Juga: Ini Komentar Dekan Teknik UAA Dr Sukardan Soal Rencana Tambang Bawah Tanah Poboya
“Alhamdulillah, Forkopimda hari ini lengkap hadir. Kami membahas persoalan ekonomi, kamtibmas, dan khususnya penertiban tambang ilegal. Kami ingin keputusan ini langsung menjawab keluhan masyarakat,” tegas Anwar Hafid.
Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar tidak terjerumus dalam aktivitas pertambangan tanpa izin.
Pemerintah, kata dia, terus menyiapkan solusi agar masyarakat dapat bekerja dengan cara yang benar.
Baca Juga: PT CPM Susun Dokumen Rencana Pasca Tambang, Serap Aspirasi Masyarakat dan Pemerintah
“Yang penting jangan illegal. Pemerintah selalu hadir memberi solusi terbaik. Kami berharap saudara-saudara kita yang masih menambang tanpa izin bisa menghentikan kegiatannya dan beralih ke usaha yang sesuai aturan,” ujarnya.
Sejumlah kepala daerah menyatakan dukungan penuh dalam upaya berantas tambang ilegal. Wakil Bupati Sigi menyoroti pentingnya penanganan galian C yang memicu banjir di beberapa wilayah.
