Langkah ini bertujuan memperkuat koordinasi, melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan ormas dalam menjaga situasi tetap kondusif, serta mendorong doa bersama demi meredakan ketegangan.
Mendagri juga mengimbau pemerintah daerah mendorong program pro-rakyat seperti Gerakan Pasar Murah (GPM), menunda acara seremonial mewah, menghindari sikap “flexing” pejabat, menunda perjalanan dinas ke luar negeri, dan memastikan kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing.
“Segera perbaiki fasilitas publik yang rusak akibat kerusuhan untuk menghindari trauma masyarakat,” tegas Mendagri.
Baca Juga: BNNP dengan PT CPM Tandatangani Nota Kesepahaman Cegah Penyalahgunaan Narkoba
Dalam rapat itu, Mendagri juga mengingatkan pentingnya kerja sama pemerintah daerah dengan Bulog dalam pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Kementerian Perdagangan pun diminta memastikan ketersediaan minyak goreng “Minyak Kita” di berbagai daerah.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah pada 1 September 2025 merilis data inflasi Agustus 2025.
Baca Juga: Risharyudi Triwibowo Terseret OTT KPK, Dugaan Gratifikasi Moge Harley Davidson Jadi Sorotan
Inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Tengah tercatat 4,02 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,04.
Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Tolitoli sebesar 5,70 persen (IHK 117,15), sedangkan inflasi terendah di Kota Palu sebesar 2,98 persen dengan IHK 108,86.
